Banggar Berita » Asumsi Rata-rata Rupiah 2013 Jadi Rp 10.200 per Dolar AS
Asumsi Rata-rata Rupiah 2013 Jadi Rp 10.200 per Dolar AS
Penulis : - Editor : Rabu, 28 Agustus 2013 17:56:38

MENTERI Keuangan M Chatib Basri mengatakan, dalam APBN-P 2013 rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp 9.800. Namun, dengan perkembangan sekarang asumsi itu perlu direvisi untuk mengantisipasi perkembangan nilai tukar.

 

Senayan - Kondisi perekonomian global telah menekan kurs rupiah terhadap dolar. Kurs rupiah sepanjang tahun diprediksi rata-rata sebesar Rp 10.200 per dolar AS.

Menteri Keuangan M Chatib Basri mengatakan, dalam APBN-P 2013 rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp 9.800. Namun, dengan perkembangan sekarang asumsi itu perlu direvisi untuk mengantisipasi perkembangan nilai tukar. "10.200 itu rata-rata, bukan level," kata Chatib saat Raker dengan Badan Anggaran (Banggar) terkait Penyampaian Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2014 di Ruang Banggar, Rabu (28/8). Hadir juga Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana dan Gubernur BI Agus Martowardojo.

Menurut Chatib, turbulensi perekonomian Indonesia saat ini berdampak ke pasar saham. Sehingga muncul kekhawatiran kondisi ini akan mempengaruhi stabilitas keuangan Indonesia.

Menkeu juga menyampaikan outlook perekonomian Indonesia. Beberapa asumsi dasar RAPBN diperkirakan akan mengalami revisi. Misalnya, untuk pertumbuhan ekonomi yang di RAPBN 2014 ditetapkan 6,4 persen, kemungkinan akan ada revisi di angka 5,8-6,1 persen. Lalu nilai tukar rupiah yang di RAPBN 2014 sebesar Rp 9.750, akan direvisi sebesar Rp 10.000-Rp 10.500.

"Kita harus realistis sehingga pasar dapat menangkap ini sebagai bentuk antisipasi perekonomian ke depan," jelas Menkeu.

Baca "Banggar" Lainnya
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
1234
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
Senin, 11 Mei 2015 14:43:41
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Sabtu, 25 April 2015 09:38:44
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok

  Jakarta - Selama berlangsungnya ...
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer