Komisi IX Berita » Setelah Reses, Komisi IX Kebut RUU Keperawatan
Setelah Reses, Komisi IX Kebut RUU Keperawatan
Penulis : - Editor : Selasa, 13 Agustus 2013 15:33:10

DALAM rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan sebelum reses, disepakati agar DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) bisa diserahkan pada Agustus ini, atau setelah reses.

Setelah Reses, Komisi IX Kebut RUU Keperawatan
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

Demonstrasi mendukung RUU Keperawatan.

Jakarta - Setelah reses, Komisi IX akan mengebut pembahasan RUU Keperawatan agar bisa diselesaikan. Hal itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Endang Syarwan Hamid kepada JurnalParlemen, Selasa (13/8).
 
"Sesudah reses kita akan all out untuk RUU Keperawatan," kata Endang, yang juga politisi Partai Golkar.

Dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan sebelum reses, disepakati agar DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) bisa diserahkan pada Agustus ini, atau setelah reses. Dalam pandangan Menteri Kesehatan, nama RUU ini pun masih belum disepakati. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengusulkan nama RUU Keperawatan dan Kebidanan. Hal itu ditentang oleh organisasi perawat. Mereka tidak ingin kebidanan dimasukkan dalam RUU Keperawatan.

Namun, pada prinsipnya Kementerian Kesehatan maupun DPR sepakat atas pentingnya membahas RUU ini.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Kamis, 20 November 2014
Komisi III Rapat Konsultasi dengan KY
Kamis, 20 November 2014
Komisi VII RDPU dengan Dirut Freeport
Kamis, 20 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkumham

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Perdamaian KIH dan KMP

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer